Jumat, 16 November 2012

Konferensi Meja Bundar






Setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi Inter-Indonesia, kini bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB).RI dan BFO  bersiap diri memenangkan pertarungan diplomasi menghadapi Belanda yang akan disaksikan wakil-wakil dari UNCI. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda dipihak lain, mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera.pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs Moh.Hatta (Ketua), Mr. Moh.Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr.J.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.
Konferensi Meja Bundar diselenggrakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak KMB dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Dari PBB dipimpin oleh Crittchlay.
KMB berlangsung lama dan alot.dua masalah pokok yang sulit dipecahkan dalam konfrensi tersebut menyangkut masalah berikut : 
1.Masalah Uni Indonesia Belanda : Indonesia menginginkan uni yang sifatnya hanya kerja sama bebas,sedangkan Belanda menghendaki uni yang bersifat permanen.
2.Soal utang Hindia Belanda : Indonesia mengakui utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang,sedangkan Belanda menghendaki Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai saat berlangsungnya konferensi.

Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya Pada tanggal 2 November 1949 perundingan diakhiri dengan keputusan sebagai berikut :
1.    Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat
2.   Penyelesaian soal Irian Bart ditangguhkan samapi tahun berikutnya
3.   RIS sebagai negara erdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang kepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama.
4.   RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan.
5.   Semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS.                                                                                                                  -Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi.Untuk keperluan ini,KNIP menyelenggarakan sidang pada 6-14 desember 1949.Dalam sidang ini diadakan pungutan suara dengan hasil 226 suara menyatakan setuju,62 tidak setuju,dan 31 abstain.Dengan demikian,KNIP menerima hasil-hasil keputusan KMP :)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar